KUANTAN SINGINGI – Kepemimpinan Kepala Sekolah SDS Cerenti Subur, Hariaman Sinaga, menuai sorotan tajam dari sejumlah pihak internal sekolah. Ia diduga bersikap arogan dan otoriter dalam menjalankan tugasnya, serta tidak transparan dalam pengelolaan keuangan sekolah, khususnya dana yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa). Sejumlah guru yang meminta identitasnya dirahasiakan menilai gaya kepemimpinannya cenderung diktator dan menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif.
Menurut keterangan beberapa guru, kepala sekolah kerap berbicara dengan nada tinggi, menggertak, bahkan mengancam tenaga kerja yang berstatus sebagai karyawan perusahaan PT Agrinas Palma Nusantara (eks PT DPN). Mereka mengaku merasa tertekan dan khawatir menyampaikan pendapat. “Suasana kerja menjadi tidak nyaman. Kami takut jika bersuara justru berdampak pada pekerjaan,” ungkap salah seorang guru.
Sorotan juga mengarah pada dugaan ketidaktransparanan pengelolaan dana BOSDa. Sumber internal menyebutkan bahwa dana tersebut seharusnya dikelola bersama dan diketahui bendahara sekolah. Namun dalam praktiknya, dana diduga dipegang dan dikelola langsung oleh kepala sekolah tanpa pelibatan maksimal pihak terkait. Selain itu, praktik penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada murid disebut masih berlangsung, meski terdapat larangan penjualan LKS di lingkungan sekolah.
Di tengah polemik tersebut, seorang penjaga sekolah bernama FR Muzacky mengaku mengalami perlakuan yang dinilai tidak wajar. Ia menyebut sempat diminta menandatangani surat pernyataan kesediaan bekerja selama 24 jam penuh sejak awal hendak bekerja, yang kemudian ia tolak karena dianggap tidak sesuai aturan ketenagakerjaan. Ketegangan disebut memuncak saat dirinya jatuh sakit dan berobat ke Rumah Sakit Reza pada Jumat (27/02/2026). Surat keterangan sakit yang diperolehnya ditolak dengan alasan penandatangan memiliki hubungan keluarga, hingga akhirnya ia dilaporkan mangkir ke perusahaan.
Sejumlah pihak kini mendesak agar Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit penggunaan dana BOSDa di SDS Cerenti Subur. Mereka menilai sekolah sebagai institusi pendidikan semestinya menjunjung tinggi nilai transparansi, keadilan, dan keteladanan. Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepala sekolah SDS Cerenti Subur belum memberikan klarifikasi resmi atas berbagai tudingan yang disampaikan.
(FM)
