Indotime24 – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah rumah dinas Gubernur Riau di Jalan Diponegoro, Pekanbaru pada Kamis (6/11/2025).
Penggeledahan dilakukan sehari setelah penetapan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka pemerasan ‘jatah preman’ fee proyek pada anggaran UPT Jalan dan Jembatan di lingkungan Dinas PUPR Riau tahun 2025 senilai Rp 4,05 miliar.
Selain Abdul Wahid, KPK pada Rabu (5/11/2025) kemarin juga telah menetapkan dan menahan Kepala Dinas PUPR Riau Arief Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M Nursalam. Ketiganya dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan.
Selain menggeledah rumah Dinas Gubernur Riau, penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di lokasi lain terkait perkara rasuah yang tengah disidik.
“Hari ini penyidik melakukan penggeledahan di rumah dinas gubernur dan beberapa lokasi lainnya,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (6/11/2025).
Budi meminta seluruh pihak mendukung proses penyidikan yang masih berlangsung ini. Harapannya proses ini berjalan efektif. Korupsi secara nyata menghambat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
KPK juga bakal terus menyampaikan perkembangan kasus korupsi Abdul Wahid secara berkala. Upaya ini menurut Budi sebagai bentuk transparansi KPK kepada publik.
“Kami akan sampaikan perkembangannya secara berkala sebagai bentuk transparansi dalam proses hukum ini,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak membeberkan konstruksi perkara korupsi yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka korupsi.
Perkara ini ternyata berkaitan dengan adanya dugaan permintaan fee sebesar 5 persen dari nilai proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau.
Johanis Tanak menjelaskan, kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh KPK. Diketahui, pada Mei 2025 lalu, Sekretaris Dinas PUPR Riau, Ferry Yunanda (FRY) melakukan pertemuan dengan 6 Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan di lingkungan Dinas PUPR Riau. Pertemuan itu membahas tentang kesanggupan pemberian fee yang akan diberikan kepada Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) sebesar 2,5 persen dari anggaran pada UPT Jalan dan Jembatan.
“Fee tersebut atas penambahan anggaran tahun 2025 pada UPT Jalan dan Jembatan yang semula sebesar Rp 71,6 miliar menjadi Rp 177,4 miliar,” kata Johanis Tanak dalam konferensi pers pada Rabu (5/11/2025).
Tanak menerangkan, hasil pertemuan soal fee 2,5 persen itu kemudian disampaikan FRY kepada Kepala Dinas PUPR Riau, Muhammad Arief Setiawan (MAS). Namun, MAS yang menurut KPK merupakan representasi Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) meminta agar besaran fee dinaikkan menjadi 5 persen.
Tanak menyebut permintaan fee tersebut di kalangan Dinas PUPR dikenal sebagai jatah preman.
“Bagi yang tidak menuruti perintah diancam dengan pencopotan atau mutasi jabatan,” terang Tanak.
Permintaan jatah preman 5 persen tersebut, kemudian dibicarakan oleh FRY kepada para kepala UPT Jalan dan Jembatan lewat pertemuan lanjutan. Akhirnya, disepakati besaran fee yang akan disampaikan sebesar 5 persen atau senilai Rp 7 miliar.
“Hasil pertemuan dilaporkan oleh FRY ke MAS dengan menggunakan bahasa kode 7 batang,” beber Tanak.
Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, FRY lantas bergerak melakukan pengumpulan dana. Pada Juli 2025, FRY mengumpulkan uang dari para Kepala UPT Jalan dan Jembatan sebesar Rp 1,6 miliar.
Uang tersebut atas perintah MAS diberikan kepada Abdul Wahid melalui Dani M Nursalam (DAN) sebesar Rp 1 miliar. DAN diketahui sebagai politisi PKB Riau yang merupakan Tenaga Ahli Gubernur Riau. Sisanya sebesar Rp 600 juta di berikan kepada kerabat MAS
